DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan penyelenggara Pemilu 2024 menghindari tragedi kematian massal anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Insiden di Pemilu 2019 harus menjadi pembelajaran penting. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dan PTUN Medan mengenai pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh (DPP PNA) pada tanggal 27 Desember 2021.

DIALEKSIS.COM | Dunia - Apple menjadi perusahaan publik pertama yang menutup hari perdagangan dengan nilai pasar $3 triliun, menandai tonggak sejarah lain untuk raksasa teknologi dengan rangkaian produk yang menghasilkan keuntungan luar biasa.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ikut berpartisipasi dalam pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sudan. Salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia itu membantu pemulangan para WNI setelah tiba di Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Satgas Sudan PP Muhammadiyah memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikososial terhadap 363 warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam gelombang dua evakuasi dari Sudan. Mereka tiba di Tanah Air pada Ahad (30/4/2023), sekitar pukul 05:00.

DIALEKSIS.COM | Hukum - Bareskrim Polri telah memeriksa tiga orang pihak PP Muhammadiyah terkait kasus dugaan ancaman pembunuhan oleh Peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, terhadap warga Muhammadiyah.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres) sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) pada Rabu (15/3/2023) lalu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menyatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memutuskan untuk menunda Pemilu 2024 itu cacat hukum.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus tancap gas jelang Pemilu 2024. Salah satunya melalui bedah daerah pemilihan (dapil) di setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). 

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono meminta DPW Aceh untuk mempertahankan perolehan kursi DPR RI seperti Pemilu 2019. Menurutnya, untuk mempertahankan perolehan kursi bisa dilakukan dengan kerja ekstra dari semua kader di DPW Aceh.

DIALEKSIS.COM | Dunia - CEO Apple, Tim Cook akan melihat paket gaji tahunannya dipotong lebih dari 40% tahun ini.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Merespons sikap Jokowi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia menyatakan khawatir dan ragu. Kenapa?

YLBHI dan 18 LBH se-Indonesia menyatakan sikapnya pada Kamis (12/1/2023) malam. Mereka terdiri dari YLBHI, LBH Banda Aceh, Pekanbaru, Medan, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan Barat, Samarinda, Palangkaraya, Makassar, Manado, dan Papua.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Aktivis HAM Aceh, Zulfikar Muhammad menyebutkan PresidenJokowi keliru dalam menyebutkan konteks kasus pelanggaran HAM di Aceh. Seharusnya tidak satu wilayah saja, melainkan seluruh Aceh mengalami pelanggaran HAM. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Norma konstitusi ini menjadi dasar hukum dikeluarkannya PERPPU No. 2 Tahun 2022 menjelaskan tiga aspek hukum sebagai berikut: Pertama, menurut pemerintah pertimbangan penerbitan PERPPU dikarenakan dengan alasan mendesak, dan bahkan mendasarkan pada Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 untuk menyelesaikan masalah hukum yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Mastur Yahya mengungkap sejumlah masukan yang diberikan kepada Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non Yudisial (PPHAM).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Keppres 17/2022 mengatur mengenai pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, yang selanjutnya dalam Keppres ini disebut dengan Tim PPHAM.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Cukup banyak pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di negeri ini. Mulai dari Aceh hingga ujung timur Papua. Penyelesaian juga berlarut larut, tidak jelas, bagaikan mengurai benang kusut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) No. 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) merupakan bypass (jalan elak) atas kebuntuan upaya penyelesaian pelanggaran HAM Berat dan ‘jalan tol’ bagi komitmen pemenuhan hak korban yang telah bertahun-tahun belum terealisasi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) menjadi Pro dan Kontra dikalangan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM) Yang Berat Masa Lalu. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada Agustus 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu yang selanjutnya disebut Keppres Tim PPHAM.